Adm pajak

 Bab 1

1. Pemerintah melakukan pungutan atas brg yg dikeluarkan dr daerah pabean brdsrkn tarif yg sudah ditentukan. Hal ini mrpkn jenis pungutan.. B. Bea keluar

3. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. berdasarkan undang-undang No 34 Tahun 2000, hal ini merupakan jenis pungutan.. A. Retribusi

5. Pajak digunakan sebagai alat untuk mangatur kebijakan tertentu dibidang ekonomi, politik,sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal ini merupakan fungsi pajak sebagai.. B. Mengatur

7. Hukum pajak ini mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan memuat tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pajak merupakan hukum pajak.. A. Formal

9. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan tangga Daerah Tingkat 1 adalah pajak.. A. Biaya balik nama

11. Pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak di limpahkan kepada orang lain dan di pungut secara berulang pada waktu tertentu. Berdasarkan pihak yang menanggungnya, hal ini merupakan jenis pajak.. B. Langsung

13. pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi / keadaan wajib pajak berhubungan erat dengan keadaan materialnya.Berdasarkan sifat pemungutan hal ini merupakan jenis pajak.. D. Subjektif

15. pengenaan pajak yang berdasarkan pada penetepakan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu, merupakan pengenaan pajak berdasarkan.. B. Fictive stelsel

17. sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. sistem dalam pemungutan pajak ini disebut.. C. Self assesment

19. demi menghidari kelesuan perekonomian, pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi / perdagangan. Hal ini merupakan syarat pemungutan yang disebut syarat.. C. Ekonomi

21. pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam asas pemungutan pajak menurut adam smith, hal ini merupakan asas.. A. Equality

23. pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam asas pemungutan pajak menurut W.J Langen, Hal ini merupakan asas.. C. Kesejahteraan

25. pajak yang dipungut oleh negara harus berdasarkan undang-undang. Dalam asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner, hal ini merupakan asas.. E. Yuridis

27. pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan besar pengenaan pajak ; semakin besar dasar pengenaan pajaknya, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar, namun persentasenya tetap. Hal ini merupakan jenis tarif pajak.. C. Proporsional

29. tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakkin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar, merupakan jenis tarif pajak.. C. Progresif

Bab 2

1. Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Hal ini merupakan definisi dari A. Wajib pajak 

3. Orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu ternpat usaha merupakan Wajib Pajak Orang pribadi C. Pengusaha tertentu 

5. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, disebut wajib pajak  B. Badan 

7. Gak wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas surat ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan pihak ketiga disebut A. Keberatan 

9. Hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak disebut C. Kompensasi

11. Berdasarkan UU no 28 tahun 2007, untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini merupakan kewajiban wajib pajak dalam hal A. Mendaftarkan diri 

13. Dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perpajakan adalah komponen dari D. Hak fiskus

15. Aparatur pajak mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini, aparatur pajak mempunyai hak E. Melakukan penyegelan

17. Sanksi untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindakan administratif perpajakan, berupa bunga dan denda adalah A. Sanksi administrasi 

19. Sanksi yang melakukan pelanggan terhadap kewajiban yang menyangkut tindak pidana perpajakan dengan sengaja sehingga dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara adalah B. Sanksi kejahatan 

21. Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan nya menghasilkan barang, Mengimpor barang,mengekspor barang,melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tdk berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean disebut A. Pengusaha 

23. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya disebut B. Pengusaha kena pajak 

25. Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut B. Barang kena pajak 

27 . Tindakan mencabut surat keterangan terdaftar dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak lama dan menerbitkan surat keterangan terdaftar oleh Kantor Pelayanan pajak baru karena alasan pindah tempat tinggal atau perubahan status perusahaan disebut A. Pemindahan wajib pajak 

29. Penghapusan NPWP dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Pihak yang berhak diajukan permohonan penghapusan NPWP, Apabila wajib pajak D. Meninggal dunia